NOT KNOWN FACTUAL STATEMENTS ABOUT AGUS JOKO PRAMONO

Not known Factual Statements About agus joko pramono

Not known Factual Statements About agus joko pramono

Blog Article

Dewas KPK memutuskan Tanak tidak melanggar kode etik karena dua dari sembilan isi pesan singkat dari Tanak kepada Sihite dihapus dan tidak terungkap isi pesan tersebut selama di persidangan.

"Expert encounter and networking are the muse of achievements. My position as Vice Chairman of Indonesia's SAI, BPK, makes it possible for me the chance to attract on the expertise of so many auditors and establishments at nationwide and international amount, about so a few years. It has also been a privilege to attract upon the cooperation within ASEANSAI from BPK's placement as extended-phrase Secretariat, along with the Lively participation in the INTOSAI regional and working teams.

The BPK Vice Chairman gave inputs on the importance of prioritizing solutions in working with The existing economic situation faced with the UN as affected because of the pandemic and the need to boost coordination among the oversight agencies underneath the UN to boost accountability and governance.

Soal mengejar target fifty besar kota world wide, menurut Pramono, dapat dilakukan dengan membuka aktivitas bisnis dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia di Jakarta. Selain itu, dia juga memperkirakan bakal dibutuhkan dukungan politik untuk menuju fifty besar kota world ini.

Using the election on the BPK Vice Chairman given that the Vice-Chair on the UN IAAC, Indonesia can outstand and add towards the enhancement and the facilitation of supervisory cooperation in institutions under the UN. Also, Indonesia can even have a job in guaranteeing administration compliance with the effects of supervision and proposals from other oversight bodies.

Nama-nama yang lolos itu sudah diserahkan ke Presiden Jokowi untuk nantinya dikirim ke DPR guna menjalani tes akhir in good shape and appropriate take a look at. DPR nantinya memilih five orang untuk menjadi Pimpinan KPK.

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.  

Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.

Menurut Pramono, Jakarta dalam lima tahun ke depan bisa memasuki daftar 50 besar kota world wide di dunia. Politikus PDI Perjuangan ini mengaku sudah mengkaji ihwal kemungkinan janji tersebut direalisasikan.

"My place to the IDI Board is reasonably new, but it's fulfilling to include the perspectives of IDI and the IDI Board in the eyesight of BPK to find out that, equally as Indonesia is part of the worldwide Group, BPK also has a task to Participate in in the global network of SAI's. This larger outlook opens up possibility in just establishing strategic plans, in advertising and marketing very best procedures, by keeping updated, and in remaining prepared to embrace necessary adjustments.

IDI creates International Public Items on a number of topics related to read more the work of SAIs. These publications follow a demanding protocol of excellent assurance and so are freely available to all.

Typically, the requests are from law enforcement officials adopted up from BPK’s investigation or their own personal investigation,” Pramono highlighted.

"Konflik kepentingan menjadi isu serius pada KPK periode sebelumnya. Untuk itu, upaya mencegahnya harus dilakukan dengan serius, termasuk seluruh kandidat dari unsur penegak hukum harus berhenti sebelum dilantik," kata Praswad.

”Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan,” kata Alvin.

”Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat,” kata Clarissa.

Report this page